Politik dan Pemerintahan
Pemekaran Pangandaran, Kemendagri Minta Pemekaran Tunggu UU Pemda yang Baru

Pemekaran Pangandaran, Kemendagri Minta Pemekaran Tunggu UU Pemda yang Baru

Oleh | Rabu, 18 April 2012 01:19 WIB | 45 Views | Comments

Meskipun sudah ditetapkan menjadi daerah otonom baru di inisiatif DPR RI yang diketuk palu beberapa hari yang lalu, Kementrian Dalam Negeri meminta pemekaran yang akan dilakukan untuk menunggu UU Pemda yang baru, hal ini dilakukan supaya saat terbentuk daerah otonom yang baru akan menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien sehingga pelayanan maksimal dapat diberikan kepada masyarakat. 


Dikutip dari situs resmi kemendagri, Kemendagri berharap pembentukan daerah pemekaran baru tersebut berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah (UU Pemda) baru,  pengganti UU No 32 Tahun 2004 yang kini tengah dibahas dengan DPR. Alasannya, menurut juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, dalam RUU Pemda baru tersebut dicantumkan grand design rencana penataan daerah mulai 2010 sampai 2025. "Harapan kita, RUU itu nantinya jadi dasar hukum untuk menata daerah otonom baru," kata Dony, panggilan Reydonnyzar Moenek sehari pasca sidang paripurna (13/04).

UU baru ini, tambah dia, secara jelas menyebutkan penataan daerah bisa dilakukan dengan dimekarkan, digabung atau disesuaikan. Aturan ketat tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah baru bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya.


Pasalnya, hasil kajian Kemendagri terhadap 57 daerah baru yang berusia 3 tahun, menunjukkan 70 persen diantaranya gagal sebagai daerah.  Meski begitu, dalam konsultasi terbatas antara pimpinan DPR dengan Presiden yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu, disepakati pembentukan daerah otonom baru masih dimungkinkan sepanjang menyangkut kepentingan nasional, strategis, dan perbatasan.


Seperti diberitakan, dalam rapat paripurna Kamis (12/4), DPR RI secara aklamasi menyetujui usulan pembentukan daerah baru yang merupakan inisiatif Komisi II DPR RI.


Ke-19 RUU daerah otonom baru terdiri dari 1 provinsi yaitu Kalimantan Utara, 1 kota yakni Raha (Sulawesi Tenggara), dan 17 kabupaten yaitu Muratara dan PALI (Sumatera Selatan), Pesisir Barat (Lampung), Pangandaran (Jawa Barat), Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Malaka (Nusa Tenggara Timur). Selanjutnya, Pulau Taliabu (Maluku Utara), Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Banggai Laut dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat (Sulawesi Tenggara), serta Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak (Papua Barat).

Informasi Pangandaran
Array





Apa komentar anda tentang Tulisan Pemekaran Pangandaran, Kemendagri Minta Pemekaran Tunggu UU Pemda yang Baru?

Politik dan Pemerintahan Lainnya
 Hasil Konsultasi DPRD Nihil
Selasa, 11 Desember 2012 20:39 WIB
Hasil Konsultasi DPRD Nihil
Kepastian peraturan pasca pemekaran sangat penting karena menyang­kut kebijakan anggaran, Pilkada Ahmad Irfan Alawi Ketua Komisi II DPRD Ciamis.