Pemekaran Pangandaran, Kemendagri Minta Pemekaran Tunggu UU Pemda yang Baru
Meskipun sudah ditetapkan menjadi daerah otonom baru di inisiatif DPR RI yang diketuk palu beberapa hari yang lalu, Kementrian Dalam Negeri meminta pemekaran yang akan dilakukan untuk menunggu UU Pemda yang baru, hal ini dilakukan supaya saat terbentuk daerah otonom yang baru akan menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien sehingga pelayanan maksimal dapat diberikan kepada masyarakat.
UU baru ini, tambah dia, secara jelas menyebutkan penataan daerah bisa dilakukan dengan dimekarkan, digabung atau disesuaikan. Aturan ketat tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah baru bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya.
Pasalnya, hasil kajian Kemendagri terhadap 57 daerah baru yang berusia 3
tahun, menunjukkan 70 persen diantaranya gagal sebagai daerah. Meski
begitu, dalam konsultasi terbatas antara pimpinan DPR dengan Presiden
yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu,
disepakati pembentukan daerah otonom baru masih dimungkinkan sepanjang
menyangkut kepentingan nasional, strategis, dan perbatasan.
Seperti diberitakan, dalam rapat paripurna Kamis (12/4), DPR RI secara
aklamasi menyetujui usulan pembentukan daerah baru yang merupakan
inisiatif Komisi II DPR RI.
Ke-19 RUU daerah otonom baru terdiri dari 1 provinsi yaitu Kalimantan
Utara, 1 kota yakni Raha (Sulawesi Tenggara), dan 17 kabupaten yaitu
Muratara dan PALI (Sumatera Selatan), Pesisir Barat (Lampung),
Pangandaran (Jawa Barat), Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Malaka (Nusa
Tenggara Timur). Selanjutnya, Pulau Taliabu (Maluku Utara), Mamuju
Tengah (Sulawesi Barat), Banggai Laut dan Morowali Utara (Sulawesi
Tengah), Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Buton Selatan, Buton Tengah,
dan Muna Barat (Sulawesi Tenggara), serta Manokwari Selatan dan
Pegunungan Arfak (Papua Barat).
Apa komentar anda tentang Tulisan Pemekaran Pangandaran, Kemendagri Minta Pemekaran Tunggu UU Pemda yang Baru?
Setelah Partai Politik Demokrat, PAN Kini Partai Politik Hanura Bertekad Dukung Dan Menangkan Pasangan AMAN Di Pilkada Pangandaran 2020
Sehari setelah Partai Politik Demokrat, PAN mendeklarasikan mendukung Pasangan AMAN, kini datang lagi satu Partai Politik yang sedang mengadakan kegiatan Konsolidasi dan temu Kader DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat Dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pangandaran, menyatakan sikap bahwa Partai Hanura siap mendukung dan memenangkan Pasangan AMAN dengan gambar peserta nomor urut 2 di Pilkada Pangandaran yang akan di gelar 9 Desember 2020 mendatang, Selasa (10/11/2020). sumber kicaunews
Kembali Mengejutkan setelah Demokrart kini 7 DPC dan 54 Ranting Partai PAN Pangandaran Deklarasikan Dukungan Paslon AMAN
Dipimpin Langsung Ketua MPPD Partai PAN H. Jahidin sebanyak 7 DPC dan 54 ranting Partai PAN deklarasikan AMAN, Pernyataan tersebut langsung dibacakan oleh Jajuli dihadapan Calon Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, Tim Pemenangan Paslon, dan Para Kader Partai Amanat Nasional (PAN).
9 PAC Partai Demokrat Pangandaran Dukung AMAN
Demokrat pindah haluan, ini pilihan hati, dalam hal ini 9 PAC Menegaskan Struktural PAC tidak pernah adanya perubahan dikarenakan belum adanya Muscab Partai Demokrat hingga saat ini, sehingga SK PAC Pangandaran masih sah sesuai AD ART,"tegas Liason Officer (LO) DPC Partai Demokrat Kabupaten Pangandaran Hana atau akrab disapa Teh Nining, saat dikonfirmasi di Cafe Mungil, Kamis (19/11/2020)
Himpunan Alumni Miftahul Huda Dukung Pasangan Adang-Supratman Di Pilkada Pangandaran
Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA) siap untuk mendorong, mendukung dan memenangkan pasangan (AMAN) Adang – Supratman untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di Pilkada 19 Desember 2020