Hasil Konsultasi DPRD Nihil
Saya kira semakin cepat, bakal semakin baik..Jika aturannya paling lama sembilan bulan.
H.?Engkon Komara
Bupati Ciamis
CIAMIS, (PB).-Persoalan hak pilih warga daerah otonom baru (DOB) Pangandaran paska lepas dari induknya Kabupaten Ciamis dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Ciamis yang berlangsung tahun 2013, masih menjadi bahan perdebatan. Bahkan, langka DPRD Ciamis melakukan konsultasi dengan Dirjen otonomi Daerah tidak membuahkan hasil.
"Hasil konsultasi, Dirjen Otda Kemendagri hanya menyuruh kita untuk menunggu keluarnya Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis setelah undang-undang DOB pangandaran disahkan," ujar Ketua Komisi II DPRD Ciamis Ahmad Irfan Alawi kepada KP kemarin, 9/12.
Jadi, kata Ahmad berbagai hal yang menyangkut pemekaran pangandaran penuh ketidak pastian. Kemendagri pun belum memiliki petunjuk yang pasti terutama terkait Pemilihan umum Kepala Derah (Pilkada) Ciamis yang diselegarakan paka pemeresmian Kabuapten pangandaran.
"Kepastian peraturan pasca pemekaran sangat penting karena menyangkut kebijakan anggaran, pilkada, pembangunan dan situasi sosial di kedua daerah. Tapi , mungkin karena banyak aturan yang harus disinkronkan, sehingga pemekaran pangandaran menjadi agak rumit dan unik," ujarnya.
Berkenaan dengan persoalan Pilkada, Bupati Ciamis Engkon Komara menyatakan bahwa secara logika warga Kabupaten Pangandaran tidak memiliki hak memilih bupati Ciamis. Alasannya saat Pilkada digelar Pangandaran sudah resmi menjadi DOB dan berpisah dengan kabuapaten Ciamis.
"Logikanya karena sudah lepas atau berpisah, tidak lagi memilih untuk pilkada Ciamis. Hanya saja kepastiannya tunggu saja keputusan Pemerintah Pusat atau daru KPU," tutur Engkon
Engkon berharap agar peresmian Kabupaten Pangandaran bisa dilakukan pada awal-awal tahun 2012. Sebab dalam aturan hanya menyebut selambatnya sembilan bulan sudah ada peresmian. Untuk peresmian tentunya juga sekaligus pelantikan penjabat bupati berikut struktur di bawahnya. "Saya kira semakin cepat, bakal semakin baik..Jika aturannya paling lama sembilan bulan, artinya peresmian kabupten pangandaran bisa dilakukan kurang dari waktu yang ditentukan,"
SUMBER;http://www.kabar-priangan.com/news/detail/7288
Apa komentar anda tentang Tulisan Hasil Konsultasi DPRD Nihil?
Setelah Partai Politik Demokrat, PAN Kini Partai Politik Hanura Bertekad Dukung Dan Menangkan Pasangan AMAN Di Pilkada Pangandaran 2020
Sehari setelah Partai Politik Demokrat, PAN mendeklarasikan mendukung Pasangan AMAN, kini datang lagi satu Partai Politik yang sedang mengadakan kegiatan Konsolidasi dan temu Kader DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat Dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pangandaran, menyatakan sikap bahwa Partai Hanura siap mendukung dan memenangkan Pasangan AMAN dengan gambar peserta nomor urut 2 di Pilkada Pangandaran yang akan di gelar 9 Desember 2020 mendatang, Selasa (10/11/2020). sumber kicaunews
Kembali Mengejutkan setelah Demokrart kini 7 DPC dan 54 Ranting Partai PAN Pangandaran Deklarasikan Dukungan Paslon AMAN
Dipimpin Langsung Ketua MPPD Partai PAN H. Jahidin sebanyak 7 DPC dan 54 ranting Partai PAN deklarasikan AMAN, Pernyataan tersebut langsung dibacakan oleh Jajuli dihadapan Calon Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, Tim Pemenangan Paslon, dan Para Kader Partai Amanat Nasional (PAN).
9 PAC Partai Demokrat Pangandaran Dukung AMAN
Demokrat pindah haluan, ini pilihan hati, dalam hal ini 9 PAC Menegaskan Struktural PAC tidak pernah adanya perubahan dikarenakan belum adanya Muscab Partai Demokrat hingga saat ini, sehingga SK PAC Pangandaran masih sah sesuai AD ART,"tegas Liason Officer (LO) DPC Partai Demokrat Kabupaten Pangandaran Hana atau akrab disapa Teh Nining, saat dikonfirmasi di Cafe Mungil, Kamis (19/11/2020)
Himpunan Alumni Miftahul Huda Dukung Pasangan Adang-Supratman Di Pilkada Pangandaran
Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA) siap untuk mendorong, mendukung dan memenangkan pasangan (AMAN) Adang – Supratman untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di Pilkada 19 Desember 2020