Berita Pangandaran
(Engkon & Endjang Sependapat) Warga Pangandaran Baiknya Tak Ikut Pilkada Ciamis

(Engkon & Endjang Sependapat) Warga Pangandaran Baiknya Tak Ikut Pilkada Ciamis

Oleh | Selasa, 11 Juni 2013 00:58 WIB | 46 Views | Comments

Ciamis,(PB.com),-

Pemerintah Kab. Ciamis melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk meminta kepastian hukum, tentang apakah warga Pangandaran ikut serta memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Ciamis 2013.

Hal itu disampaikan Bupati Ciamis, Engkon Komara, pada acara silaturahmi unsur Musyawarah Pemimpin Daerah (Muspida), masyarakat Kab. Ciamis dan Pangandaran, Selasa (3/6), di Gedung Islamic Center Ciamis.

Menurut Engkon, harus ada keputusan hukum yang pasti, agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat, utamanya masyarakat Kab. Pangandaran. "Kalau seandainya masih ragu, nanti saat pencoblosan, tanggal 22 September 2013, akan berdampak tidak menguntungkan bagi semua pihak, tidak menguntungkan bagi politik, tidak juga menguntungkan bagi keberhasilan pemilu," ungkapnya.

Engkon menyarankan, atas berbagai pertimbangan, analisa dan kajian, sebaiknya 10 kecamatan tidak ikut dalam Pemilukada Ciamis. Alasannya karena, Pemerintah Kab. Pangandaran sedang fokus mengantarkan berdirinya wilayah pangandaran dan menyiapkan bupati definitif.

Selain itu, dari segi biaya, kata Engkon, akan menghemat anggaran sebesar 15 sampai dengan 18 milyar. Dan anggaran sebesar itu tentunya bisa dipakai untuk persiapan Pemilukada Kab. Pangandaran.

"Kita tunggu saja keputusan akhirnya. Kalau seandainya memilih, kita ajak masyarakat (pemilih) yang berjumlah 1,2 juta untuk ikut. Karena hak demokrasi harus dilaksanakan dan insya Alloh tidak akan menimbulkan permasalahan," ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pangandaran, DR Endjang Naffandi, mengaku, saat ini pihaknya banyak pekerjaan. Menurut dia, walaupun baru berdiri, akan tetapi sudah banyak proposal yang masuk kepadanya.

Endjang menyebutkan, Kab. Pangandaran baru memiliki dana yang bersumber dari Kabupaten Induk sebesar 5 milyar dan dari Pemerintah Provinsi sebesar 2,5 Milyar. Meski demikian, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena menunggu pembentukan OPD (organisasi perangkat daerah).

Pada kesemapatan itu, Endjang juga mengaku sependapat dengan persepsi/ pernyataan Bupati Ciamis Engkon Komara, lebih baik anggaran sebesar 15 milyar lebih baik digunakan untuk pembangunan di wilayahnya (Pangandaran).

SUMBER:harapanrakyat

Informasi Pangandaran
Array





Apa komentar anda tentang Tulisan (Engkon & Endjang Sependapat) Warga Pangandaran Baiknya Tak Ikut Pilkada Ciamis?

Berita Pangandaran Lainnya
H. Adang Hadari Gelar Sunatan Masal Jelang Idul Adha
Sabtu, 01 Agustus 2020 22:19 WIB
H. Adang Hadari Gelar Sunatan Masal Jelang Idul Adha
Dua hari sebelum Hari Raya Idul Adha 1441 H, H Adang Hadari wakil bupati Pangandaran mengajak masyarakat untuk berpuasa Salah satu ibadah sunnah, yakni puasa Tarwiyah dan Arafah, merupakan puasa sunnah dua hari sebelum Hari Raya Idul Adha dalam puasa sunnah dua hari sebelum Idul Adh
BUPATI PANGANDARAN DISAIN BATIK UNIK CIRI HAS KABUPATEN PANGANDARAN
Kamis, 03 Oktober 2013 00:11 WIB
BUPATI PANGANDARAN DISAIN BATIK UNIK CIRI HAS KABUPATEN PANGANDARAN
PANGANDARAN, (PRLM).- Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran, Endjang Naffandy membuat sesuatu yang dapat menjadi ciri khas. Yakni batik khas Kabupaten Pangandaran
Pasukan Lanud Wiriadinata Latihan Perang di Pangandaran
Sabtu, 28 September 2013 05:09 WIB
Pasukan Lanud Wiriadinata Latihan Perang di Pangandaran
PARIGI, (KP).- Sebanyak tiga kompi Pasukan TNI-AU Lanud Wiriadinata Tasikmalaya mengadakan latihan perang dilanjutkan bakti sosial kepada masyarakat setempat di Pangkalan Pos TNI-AU Kecamatan Parigi, Sabtu (24/8/2013)
Dana Hibah Untuk Kabupaten Pangandaran Belum Cair
Sabtu, 28 September 2013 05:04 WIB
Dana Hibah Untuk Kabupaten Pangandaran Belum Cair
Pemkab Ciamis Kucurkan Anggaran Rp 2 Miliar PANGADARAN, (PB).- Keluhan sejumlah dinas soal anggaran yang belum cair sehingga menghambat pelaya­nan kepada masyarakat mulai ada titik terang. Dinas Pendapatan,