Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 November 2023, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1424 H/2024 M sebesar Rp 105 juta. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa usulan tersebut telah melalui mekanisme pembahasan biaya haji, Menteri Yaqut mengatakan bahwa Pemerintah mengusulkan BPIH sebesar Rp 105 juta per jemaah, yang akan dibahas dalam panitia kerja untuk menentukan biaya haji tahun 2024.
UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menetapkan bahwa BPIH mencakup dana operasional penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 44 menjelaskan bahwa BPIH dibiayai dari berbagai sumber, antara lain dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh jemaah haji, APBN, nilai keuntungan, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menteri Agama Yakut menjelaskan bahwa skema pengajuan biaya haji tahun 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada rapat DPR terakhir, Pemerintah hanya mengusulkan besaran BPIH dan tidak menghitung nilai komposisi Bipih dan manfaat yang harus dibayarkan jemaah haji. Usulan BPIH untuk tahun 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena nilai tukar dolar dan riyal yang lebih tinggi dan layanan tambahan
.
Menurut laporan dari laman CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latief menjelaskan bahwa perbedaan nilai tukar mempengaruhi kenaikan biaya layanan, usulan BPIH 2024 didasarkan pada asumsi nilai tukar yang ideal dan pengecekan harga layanan domestik dan internasional termasuk harga layanan di dalam dan luar negeri, akan dibahas lebih lanjut dalam Panja.
Pembahasan di Panja BPIH diperkirakan akan berlangsung selama satu hingga dua bulan. Hasil dari panja ini akan menjadi dasar penentuan biaya haji tahun 2024. Hillman berharap Pemerintah dan DPR dapat merumuskan solusi terbaik bagi jemaah haji Indonesia saat menentukan besaran biaya yang akan dikenakan tahun depan.
(Foto/ilustrasi haji di Mekkah/iStockphoto)
.JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa penyedia jasa pariwisata harus mampu menawarkan layanan prima yang membuat wisatawan merasa nyaman. [Salah
BANDUNG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Raoly menyerahkan 35 sertifikat Kekayaan Intelektual Komunitas (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) kepada
Bandung (Berita) - Tingkat hunian hotel di Jawa Barat selama libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran 2017 mencapai 95% pada tanggal 26-29
Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta,untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial, keberangkatan 10 kereta api
Bandung (Berita) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menetapkan siaga banjir dan longsor tahun 2017, dan saat ini sedang mengkaji siaga kekeringan yang akan
JAKARTA (Berita) - Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari Jumat membantah berita tentang tsunami besar di Jawa bagian barat sebagai berita bohong atau hoax. Wapres mengatakan
© pangandaraninfo.com 2023, All Rights Reserved.