CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.
"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).
Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.
Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.
"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.
"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.
Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**
SUMBER: http://www.pikiran-rakyat.com/node/209257
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI berharap Indonesia dapat bergabung dengan Konferensi Hukum Internasional Privat Den Haag (HCCH) dalam waktu dekat.
Pangandaran - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Pangandaran menyatakan dua wisatawan yang ditemukan tewas tenggelam setelah terseret ombak, sebelumnya berenang di zona terlarang
JAKARTA - Calon presiden Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa ia telah terpilih sebagai
BEIJING - Produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di daratan Cina akan mencapai 440.000 gigawatt jam (GWh) pada tahun 2023, atau hampir mencapai
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia memerlukan promosi yang masif ke dunia luar dan sehingga peran dan keberadaan humas
BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan jalur alternatif jalur Selatan, Tengah, dan Utara di Jawa Barat dapat menjadi pilihan bagi para
© pangandaraninfo.com 2023, All Rights Reserved.