Tangerang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengawasan dan pengamanan kegiatan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya komoditas lobster melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi atau tidak resmi. Mulai dari Merak ke Bakauheni, lalu ke Jambi, Palembang, Riau dan terakhir Singapura," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin di Tangerang, Senin. Menurut dia, upaya memperkuat jalur penyelundupan BBL sangat diperlukan karena Indonesia bisa kehilangan sekitar Rp 30 triliun pendapatan negara bukan pajak akibat dampak dari kegiatan penyelundupan tersebut. "Dan faktanya, negara tujuan penyelundupan BBL ini sebagian besar adalah Vietnam, di mana industri budidaya lobster memiliki kebutuhan terbesar. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah memiliki peta jalur penyelundupan BBL, mulai dari wilayah Pantai Selatan seperti Pangandaran, Cilacap, dan Sukabumi, hingga ke wilayah Sumatera dan Banten seperti Merak. "Jadi saat ini kami bekerja sama dengan ASDP, Polres dan Lanal di wilayah Banten.
Ia juga menyatakan bahwa dalam kasus penyelundupan BBL di laut yang dilakukan oleh para pelaku ini, negara yang paling banyak dituju adalah Vietnam. Negara tersebut memiliki kebutuhan benih lobster terbesar untuk industri pertambakannya.
"Vietnam menjadi tujuan utama penyelundupan BBL, baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Jalur laut biasanya menuju Vietnam melalui Singapura.
